JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma’aruf Amin meminta tempat ibadah tidak dijadikan ajang politik. Ceramah-ceramah keagamaan sebaiknya mengajak umat terus bersatu. Dia juga menegaskan bahwa kegiatan pengajian tidak boleh disusupi unsur politik.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam merespons pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang mengatakan, kegiatan pengajian harus disusupi isu politik.
“Kita harapkan, jangan ada menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, pengajian-pengajian, dijadikan forum untuk kampanye,” kata Kiai Ma’aruf di DPP PDIP, Jakarta , Jumat (27/4/18) siang.
Ma’ruf menentang tempat ibadah dan kantor pemerintah dijadikan tempat untuk politik praktis. Hal ini disampaikannya saat fokus Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi”.
Meski demikian ada sisi pada politik yang tidak menjadi soal apabila dibahas dalam kegiatan keagamaan, yakni politik kenegaraan dan kebangsaan.
“Politik keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan harus, kalau politik yang tidak dijiwai agama nanti jadi politik tidak santun kemudian money politik,” jelasnya.
Dia pun tahu, apa yang mendasari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang menegaskan acara-acara pengajian yang memang harus disisipi dengan ada politik, jelas itu bentuk politisasi. “Politisasi, untuk kepentingan politik jangka pendek,” tegas Ketum MUI ini.
Mantan Ketua MPR Amien Rais sebelumnya memberikan tausyiah dalam acara tasyakuran satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota. Dalam pidato yang disampaikannya Amien beberapa kali menyinggung soal politik.
Salah satunya, Amien mengatakan, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah keajaiban bagi umat Islam. Sebab, seluruh kelompok pondok pesantren hingga majelis taklim tidak terkoordinasi dengan baik.
Apalagi, survei saat itu tak memihak pada Anies-Sandi yang didukungnya. Namun, ternyata Anies-Sandi menang.
Amien menilai DKI sebagai miniatur Indonesia bisa mengulang kemenenangan ini di 2019. “Saya mohon kita jangan kehilangan momentum ini, ini baru jelang pilpres, ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipkan politik itu harus, harus itu,” kata Amien.
Penolakan atau larangan kampanye dilakukan di rumah ibadah mendapat dukungan dari Ikatan Keluarga Alumni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (IKA-BKPRMI).
Diberitakan, Ketua Umum IKA-BKPRMI Andi Kasman Makkuaseng mengingatkan kepada seluruh pemuda dan remaja masjid agar tidak menjadikan masjid sebagai alat untuk berpolitik. Kendati demikian, dia mengatakan, hal tersebut bukan berarti membuat pemuda masjid buta terhadap politik. “Masjid jangan jadi alat politik, tetapi boleh membahas politik di masjid,” kata Andi.
Dia berharap organisasi BKPRMI berada pada posisi yang independen dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. (Truspal/Jones)
Tinggalkan Balasan