JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri G20 bersama Kementerian Luar Negeri Italia dan World Food Programme, Rabu (30/06/2021). Pertemuan tersebut mengusung tema “Peran Logistik dalam Kesiapsiagaan dan Respons terhadap Pandemi Covid-19, Krisis Kemanusiaan dan Krisis Kesehatan di Masa Depan”.
Dalam kesempatan itu, Menteri menyampaikan beberapa pandangan. Pertama, mengenai tindakan antisipatif dan tindakan mitigasi dalam meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat krisis kemanusiaan.
“Kami telah belajar sebagai negara yang rawan bencana alam, bahwa risiko multi-bahaya, memerlukan kesiapsiagaan untuk mencapai respons yang efektif. Dalam hal ini, kita harus memasukkan jenis bahaya alam dan lainnya, seperti pandemi, dalam strategi penanggulangan bencana kita,” ujar Menteri.
Menteri menilai, Langkah-langkah ini harus didukung dengan mengamankan alokasi dana siaga. Di Indonesia, dana siaga dialokasikan oleh pemerintah secara fleksibel. Pemerintah juga sedang merumuskan peraturan yang memungkinkan kolaborasi multi-stakeholder untuk mengumpulkan sumber daya dalam mengantisipasi bencana kemanusiaan.
Kedua, Menteri menegaskan, respon kemanusiaan harus menempatkan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak sebagai pusat proses.
Di Indonesia, Menteri menyampaikan hal itu dilakukan sebagai respons terhadap gempa bumi berkekuatan 6,2 skala richter yang melanda Provinsi Sulawesi Barat, Januari lalu. Lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) orang mengungsi, dengan total kerugian ekonomi sekitar USD 56,7 juta.
“Setelah bencana, Pemerintah dengan cepat mengidentifikasi pemulihan layanan dan infrastruktur kesehatan sebagai prioritas, yang memerlukan intervensi segera. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa biaya respons yang terlambat dan tidak cocok akan sangat besar dalam proses membangun kembali dengan lebih baik,” ucapnya.
Terakhir, Menteri mengatakan kolaborasi antara semua tingkat pemangku kepentingan harus ditingkatkan.
“Dalam mengatasi tantangan terhadap sumber daya untuk bantuan kemanusiaan, kita harus melibatkan semua aktor untuk mendapatkan keahlian, keterampilan, dan sumber daya mereka,” ucap Menteri.
Dari pengalaman Indonesia, Menteri mengatakan kunci keberhasilan bantuan kemanusiaan adalah memberikan bantuan yang tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan sub-nasional.
Selanjutnya, Menteri menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus konsisten dengan norma dan hukum internasional, dengan penghormatan yang sama terhadap kedaulatan nasional dan hukum negara penerima, dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda.
Reporter : Bintarsih || Editor : Nova
Tinggalkan Balasan