JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Ketua Umum DPP Forkabi, Mohammad Ihsan mengatakan banyak hal krusial yang akan dibahas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar Rapat Kerja (Raker) 1. Salah satunya yakni konsolidasi organisasi, ketaqwaan, kesejahteraan dan hubungan antar lembaga.
“Dalam raker 1 ini, para wakil ketua umum yang membidangi ketiga pokok tersebut masing-masing telah memaparkan program kerjanya dan telah dibahas melalui masing-masing komisi yang ada,” katanya dalam Raker yang diselenggarakan di hotel Mega Anggrek Jalan Arjuna Kemanggisan, Jakarta Barat. Minggu (26/9/2021).
Tak hanya itu, dalam raker 1 ini juga akan mengesahkan struktur wanita forkabi, Jawara Forkabi, Generasi Muda Forkabi, Satuan Tugas (Satgas) Forkabi dan Badan Penanggulangan Bencana Forkabi.
Masih kata Ihsan, Raker ini bukan hanya sebatas seremonial saja, akan tetapi saya ingin seluruh peserta dalam Raker ini dapat mencurahkan pemikiran untuk kemajuan Forkabi dan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mencurahkan gagasan dan ide-ide positif demi untuk kemajuan Forkabi ke depan.
“Saya tidak mempermasalahkan dinamika yang ada, tetapi mari kita bersama sama fokus bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk kemajuan organisasi Forkabi ini,” tambahnya.
Disisi lain, Ketua DPD Forkabi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Supandi mengharapkan dengan diadakan raker 1 ini, dengan adanya masalah dualisme Forkabi hingga ke gugatan di PTUN dan soal gugatan atribut, semoga ini semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik juga.
“Langkah selanjutnya dan apapun permasalahan dan keputusannya itu, kami DPD Forkabi Tangsel tetap satu komando,” ucap Supandi.
Lanjut Supandi, terkait atribut serta pencopotan atribut, seperti yang telah disampaikan Kemenhunkam bahwa akan menyampaikan ke Polda Metro Jaya untuk langkah apa yang akan diambil terkait soal pencopotan atribut tersebut nantinya.
“Soal atribut yang telah digugat itu bukan hak kami, yang berhak itu adalah pihak yang berwajib. Klo Kemenhunkam sudah meminta ke Polda yang pasti Polda akan bergerak ke bawah ke jajarannya,” pungkasnya.
(Glen)
Tinggalkan Balasan