BEKASI – Sejumlah orangtua siswa sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan menggelar aksi protes. Aksi ini buntut dari beredarnya imbauan sekolah yang meminta pungutan biaya Rp 1.000.000 sebagai syarat ulangan akhir semester.
“Kalau tidak bayar Rp 1 juta, enggak bisa ambil kartu ulangan,” tulis pesan tersebut dikutip dari pesan grup whatsapp, Jumat (3/12/2022).
Salah satu orang tua siswa SMKN 1 Cikarang Selatan, Herna menjelaskan tujuan para orang tua murid datang ke sekolah ingin minta penjelasan dari kepala sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan maksud kebijakan itu.
“Syukur-syukur alhamdulillah, sumbangan enggak ada sama sekali, ataupun kalau ada memberi sumbangan istilahnya sesuai kemampuan kita, tidak ada bandrol (nilai) yang ditetapkan,” kata Herna mewakili para orang tua siswa yang ikut aksi tersebut.
Perwakilan dari orangtua siswa harus kecewa lantaran kepala sekolah SMKN1 Cikarang Selatan tidak dapat di temui dengan alasan sedang sakit.
“Ini yang kita ingin perjuangkan, harus kita temui kepala sekolah,” ucap Herna.
Sani salah satu orangtua siswa kelas 2 di SMKN 1 Cikarang Selatan mengaku anaknya yang berstatus yatim tidak mendapatkan kebijakan yang meringankan dari pihak sekolah.
“Kelas 2 aja tetap suruh bayar Rp 1.750.000 ” ujar dia.
Meskipun berat, Sani sebagai orangtua tunggal tetap mengupayakan agar anaknya terus mengikuiti kegiatan belajar di sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan.
Staf Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Iwan Yuliawan menyampaikan terkait laporan yang masuk, pihaknya sudah meminta keterangan Kepala Sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan.
“Kepala sekolahnya lagi di rawat di rumah sakit. Sudah 4 hari,” kata Iwan kepada Indonesiaparlemen.com.
Untuk itu, Iwan meminta agenda pertemuan kepada pihak sekolah SMKN 1 Cikarang Selatan dengan orangtua siswa.
“Ya nanti saya tanyakan kesiapannya (rapat). Untuk saat ini kepseknya masih dirawat (sakit). Nanti saya informasikan kalau udah siap,” jelas Iwan.
Sebelumnya,Kepala Sekoalh SMKN 1 Cikarang Nopriandi mengaku sekolah terpaksa memungut uang sumbangan dari siswa lantaran fasilitas sekolah yang belum memadai.
“Kami menyerahkan proposal ke Komite Sekolah. Dan teknisnya sesuai dengan Pergub (Peratturan Gubernur) nomor 44 tahun 2022. Kita undang komite sekolah untuk rapat,” kata dia kepada Indonesiaparlemen.com diruang kerjanya, Senin (26/9/2022 ).
Jurnalis: Dirham
2 Komentar
Kasihan ya orang tua murid.,