BANDUNG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memvonis tersangka kasus dugaan suap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin empat tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ade Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Herakartiningsih dalam sidang vonis, Jumat (23/9/2022).

Tak hanya hukuman kurungan, Hakim juga mencabut hak politik Ade Yasin selama lima tahun.

Sebagai informasi, vonis empat tahun penjara yang diberikan hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa.

Sebelumnya, jaksa menuntut hakim agar memberikan hukuman tiga tahun penjara kepada Ade Yasin terkait dugaan suap Rp1,9 miliar kepada pegawai BPK. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Ade Yasin dicabut selama lima tahun.

Jaksa menilai Ade telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Lalu di sidang berikutnya, Ade Yasin menangis saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya pada 19 September lalu. Dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Semuanya ‘clear;, tak ada perintah, tak ada instruksi dan tak ada pengondisian dari saya. Jika keadilan sudah terbuka lebar, mengapa saya dituntut bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak saya lakukan?” kata Ade sambil menangis dihadapan majelis Hakim.

BANDUNG – Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin menangis saat membacakan pledoi dipersidangannya, Senin (19/9/2022) meminta keadilan kepada majelis hakim yang diketuai oleh Hera Kartiningsih karena mengklaim tidak terbukti terlibat dalam perkara dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ade menyampaikan permohonanannya itu saat membacakan nota pembelaan atau pledoi secara daring dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Senin (19/9/2022).

“Semuanya ‘clear’ tak ada perintah, tak ada instruksi dan tak ada pengondisian dari saya. Jika keadilan sudah terbuka lebar, mengapa saya dituntut bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak saya lakukan?” kata Ade Yasin sambil menangis.

Dia berharap majelis hakim akan objektif dalam memberikan putusan, karena 39 saksi yang dihadirkan jaksa KPK dan dua saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan bahwa Ade Yasin tidak terlibat.

Terdakwa lainnya bahkan mengaku tidak mendapat perintah dari Ade Yasin dalam melakukan dugaan suap.

“Jika melihat fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa saya terlibat dalam perbuatan tersebut, lalu dimana letak kesalahan saya?” ucap dia.

Atas dasar itu, Ade Yasin meminta kepada hakim agar membebaskan dirinya dari segala macam tuduhan, dakwaan dan tuntutan.

“Demi Allah, saya tidak menyimpan niat lain, kecuali hanya ingin meminta keadilan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada saya oleh jaksa penuntut umum,” jelas dia.

Dia kembali menceritakan mengenai awal penjemputan dirinya di rumah dinas oleh petugas KPK menjelang santap sahur empat hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah, yang kemudian diumumkan sebagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT).

Saat itu, Ade Yasin didatangi beberapa orang yang mengaku dari KPK, kemudian dirinya diminta memberikan keterangan di kantor KPK atas ditangkapnya beberapa orang pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor karena diduga memberi suap kepada auditor BPK.

“Setelah berdiskusi dengan Dandim dan Kapolres Bogor, saya diminta mengikuti arahan tersebut, toh saya hanya akan dimintai keterangan saja. Tapi, setelah beberapa jam saya berada di gedung KPK, muncul pemberitaan menyudutkan, Ade Yasin tertangkap OTT oleh KPK bersama pegawai pemda dan BPK,” ujar dia.

Pada persidangan sebelumnya, jaksa KPK menuntut kepada hakim agar menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta dan subsider enam bulan kurungan kepada Ade Yasin.

“(Menuntut) hukuman tiga tahun untuk Ade Yasin, lalu denda Rp100 juta dan subsider enam bulan,” kata jaksa KPK Rony Yusuf.

JAKARTA – Ada salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga lakukan kongkalikong dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dalam kasus dugaan suap auditor BPK Jawa Barat yang menjerat Ade Yasin. Dugaan itu muncul dalam persidangan Ade Yasin.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri berharap tuduhan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensi hukum jika kabar itu cuma kebohongan.

“Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP,” kata Ali melalui keterangan tertulis, Jumat (9/9/2022).

Kabar atas tuduhan ini mencuat dari kubu Ade Yasin. KPK sudah meminta keterangan penyidik yang dituding dalam persidangan itu.

Ali menjamin tudingan itu tidak benar. Karena, penyidik yang dituduh bukan bagian dari tim penangkapan Ade Yasin. Dia juga saat penangkapan berlangsung sedang mendapatkan tugas untuk menangani kasus lain.

“KPK meminta pihak-pihak yang bersaksi dalam persidangan menyampaikan sesuai fakta yang sebenarnya, bukan mengarang cerita yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap duduk perkara kasus ini,” ucap Ali.

Untuk itu, KPK berharap masyarakat bijak. Lembaga Antikorupsi berharap masyarakat tidak terjebak dengan tudingan buruk yang diyakini bisa mengaburkan perhatian publik dalam persidangan suap yang menjerat Ade Yasin itu.

“KPK mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses sidang perkara ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, yang notabene digaji dari keringat-keringat rakyat,” pungkas Ali.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Bogor yang kini menjabat Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, dalam kasus suap terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.

“Iya tentu. Siapa pun jika proses penyidikan membutuhkan keterangannya, maka pasti kami panggil sebagai saksi. Termasuk wakil bupati Bogor atau pun pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Sebagai informasi, Iwan Setiawan diangkat menjadi Plt Bupati menggantikan Ade Yasin ditangkap KPK. Iwan Setiawan diketahui sebagai pihak yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 kepada BPK perwakilan Jawa Barat di Bandung, Jumat (25/3/2022).

Dari informasi, laporan keuangan ini diserahkan Iwan kepada Kepala BPK perwakilan Jawa Barat Agus Khotib. Saat itu Iwan Setiawan berharap agar laporan keuangan Pemkab Bogor mendapatkan opini WTP.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.

Selain Ade Yasin, KPK juga menjerat tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap.

Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

JAKARTA – Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin diduga sering meminta uang kepada para kontraktor yang bekerja di wilayahnya. Ade diduga meminta uang saat melakukan pertemuan dengan kontraktor.

Informasi ini didapatkan KPK saat memeriksa tiga saksi. Yakni, dua Ajudan Bupati Bogor Anisa Rizky Septiani dan Kiki Rizky Fauzi, serta pegawai honorer Dinas PUPR Kabupaten Bogor Diva Medal Munggaran.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya beberapa pertemuan antara tersangka AY (Ade Yasin) dengan beberapa pihak kontraktor, di mana diduga dalam pertemuan tersebut ada penerimaan sejumlah uang untuk tersangka AY,” ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu (29/5/2022).

Meski demikian, Ali tak merinci pertemuan terkait permintaan uang itu. KPK memastikan permintaan uang tersebut bakal dipermasalahkan sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK sudah delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik; serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

]]> https://indonesiaparlemen.com/2022/05/29/ade-yasin-diduga-kerap-minta-jatah-ke-kontraktor/feed/ 0 https://indonesiaparlemen.com/2022/04/28/tutupi-laporan-keuangan-yang-kacau-bupati-bogor-suap-pegawai-bpk-rp19-miliar/ https://indonesiaparlemen.com/2022/04/28/tutupi-laporan-keuangan-yang-kacau-bupati-bogor-suap-pegawai-bpk-rp19-miliar/#respond Thu, 28 Apr 2022 02:14:31 +0000 https://indonesiaparlemen.com/2022/04/28/tutupi-laporan-keuangan-yang-kacau-bupati-bogor-suap-pegawai-bpk-rp19-miliar/

JAKARTA – Bupati Bogor Ade Yasin dan anak buahnya diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat hingga total Rp 1,9 miliar. Tujuannya, agar Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK.

JAKARTA – Sebelum diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan menerima gratifikasi bagi ASN.

Dalam SE tersebut, Bupati Bogor Nomor 700/547-Inspektorat, mengatur setiap ASN, pimpinan dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya yang dikaitkan dengan hari raya atau pandemi covid-19.

Selain itu ASN juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 atau peringatan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ade Yasin.

SE tersebut ia buat berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hanya dua hari berselang, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin atas dugaan kasus suap.

“Benar, tadi malam sampai Rabu pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Dari keterangannya, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin hari ini. Bagaikan kembali terulang,  KPK juga pernah melakukan kegiatan serupa terhadap pemimpin tertinggi di Kabupaten Bogor beberapa tahun lalu.

Rachmat Yasin yang tak lain kakak kandung Ade Yasin diringkus KPK. Dimana keduanya merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai informasi, Rachmat terkena OTT pada 7 Mei 2014. Dalam OTT terhadap Rachmat saat itu, tim KPK mengamankan uang miliaran rupiah. Uang itu adalah uang suap untuk sang pejabat terkait pengurusan lahan di Puncak dan Sentul.

Atas perbuatannya, Rachmat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, Rachmat diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterimanya terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol, sedangkan gratifikasi mobil diduga diterima dari seorang pengusaha.

Kini diketahui Rachmat divonis 2 tahun 8 bulan penjara atas kasus gratifikasi oleh PN Tipikor Bandung pada April 2021. KPK telah eksekusi Rachmat di LP Kelas 1 Sukamiskin.

JAKARTA – Sejumlah uang ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diringkus tim satuan tugas KPK lantaran terlibat dugaan kasus suap.

“KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, telah diamanakan sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Diketahui, proses operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Ade Yasin terjadi pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu pagi tadi. Kendati begitu, KPK belum merinci dugaan kasus korupsi yang menjerat para pihak terkait dalam OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu maksimal 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diciduk dalam OTT dimaksud.

“Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai nanti akan kami sampaikan detail kasus nya,” ucap Ghufron.

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. OTT digelar pada Selasa (26/4/2022)

BOGOR – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin meluapkan kekesalannya lantaran Jalan Alternatif Sentul yang baru diperbaiki dengan kocek Rp 32 miliar berubah jadi tempat parkir truk-truk besar pada malam hari.

“Saya sudah instruksikan Kadishub dan Kasatpol PP untuk menertibkan truk-truk yang parkir, karena khawatir rusak lagi jalannya baru diperbaiki,” kata Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (4/4/2022).

Ade menyebut seharusnya tim penjaga taman atau park ranger yang terdiri dari beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak awal melarang truk-truk bermuatan barang itu parkir di ruas Jalan Alternatif Sentul.

Sebagai informasi, beberapa bulan lalu, Pemkab Bogor membentuk park ranger untuk mengawasi keindahan wajah ibu kota di Kawasan Cibinong Raya. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Perhubungan bekerja 24 jam.

Setiap hari ada sekitar 100 park ranger yang patroli mulai dari Simpang Sirkuit Sentul hingga Jalan Tegar Beriman Cibinong. Ratusan park ranger tersebut bertugas tiga sif, sehingga masing-masing sif melibatkan sekitar 40 park ranger.

Diketahui, Pemkab Bogor pada tahun 2021 menggunakan anggaran daerah senilai Rp 356,5 miliar untuk program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project, di antaranya yaitu peningkatan kualitas Jalan Alternatif Sentul senilai Rp 32 miliar.

Penggunaan anggaran tersebut tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp 328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp 21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp 437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.

Ade mengatakan melalui program tersebut juga Kabupaten Bogor kini memiliki ikon baru, yakni Tugu Pancakarsa. Tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu ia yakini memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan di kawasan itu.

BOGOR –  Bupati Bogor, Ade Yasin angkat bicara terkait sulitnya peminjaman mobil ambulans di RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia berpendapat, fasilitas yang memadai harus diimbangi dengan pelayanan yang baik.

“Kemarin RSUD Leuwiliang, ada pasien yang sudah meninggal mau dibawa pulang tapi ambulans jenazah tidak ada,” kata Ade Yasin saat memberikan sambutan di acaea peresmian RSUD Cibinong, Selasa (22/3/2022).

Dia mengkritik peraturan baku pihak Rumah Sakit yang tak mementingkan urgensi.

“Kenapa sih kita gak fleksibel sedikit buat antar jenazah, selagi gak dipakai harusnya berikan saja,” ucap Ade Yasin.

Dia menambahkan, jika perlu kendaraan dinas Kabupaten Bogor dapat digunakan masyarakat dalam kondisi darurat.

Untuk itu dia meminta pelayanan harus tetap mempermudah jangan sampai dibenturkan dengan aturan-aturan ketika masyarakat dalam kondisi darurat.

Sebelumnya, ada pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Leuwiliang meninggal. Saat jenazah hendak dibawa ke kediamannya, terkendala dengan alasan mobil ambulans khusus jenazah tidak ada.

Humas RSUD Leuwiliang, Api Agus berdalih satu unit mobil ambulans sedang keluar mengantarkan jenazah dan satu mobil ambulans lainnya tak ada supir lantaran sedang libur.

“Kami punya dua unit mobil ambulans khusus jenazah namun satu mobil telah keluar mengantarkan jenazah dan satu lagi supirnya libur kerja,” ucap Api Agus.

Jurnalis: Elis/Dirham