JAKARTA – Sebelum diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan menerima gratifikasi bagi ASN.

Dalam SE tersebut, Bupati Bogor Nomor 700/547-Inspektorat, mengatur setiap ASN, pimpinan dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya yang dikaitkan dengan hari raya atau pandemi covid-19.

Selain itu ASN juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 atau peringatan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ade Yasin.

SE tersebut ia buat berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hanya dua hari berselang, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin atas dugaan kasus suap.

“Benar, tadi malam sampai Rabu pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Dari keterangannya, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

JAKARTA – Sejumlah uang ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diringkus tim satuan tugas KPK lantaran terlibat dugaan kasus suap.

“KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, telah diamanakan sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Diketahui, proses operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Ade Yasin terjadi pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu pagi tadi. Kendati begitu, KPK belum merinci dugaan kasus korupsi yang menjerat para pihak terkait dalam OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu maksimal 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diciduk dalam OTT dimaksud.

“Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai nanti akan kami sampaikan detail kasus nya,” ucap Ghufron.

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. OTT digelar pada Selasa (26/4/2022)

BOGOR – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin meluapkan kekesalannya lantaran Jalan Alternatif Sentul yang baru diperbaiki dengan kocek Rp 32 miliar berubah jadi tempat parkir truk-truk besar pada malam hari.

“Saya sudah instruksikan Kadishub dan Kasatpol PP untuk menertibkan truk-truk yang parkir, karena khawatir rusak lagi jalannya baru diperbaiki,” kata Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (4/4/2022).

Ade menyebut seharusnya tim penjaga taman atau park ranger yang terdiri dari beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak awal melarang truk-truk bermuatan barang itu parkir di ruas Jalan Alternatif Sentul.

Sebagai informasi, beberapa bulan lalu, Pemkab Bogor membentuk park ranger untuk mengawasi keindahan wajah ibu kota di Kawasan Cibinong Raya. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Perhubungan bekerja 24 jam.

Setiap hari ada sekitar 100 park ranger yang patroli mulai dari Simpang Sirkuit Sentul hingga Jalan Tegar Beriman Cibinong. Ratusan park ranger tersebut bertugas tiga sif, sehingga masing-masing sif melibatkan sekitar 40 park ranger.

Diketahui, Pemkab Bogor pada tahun 2021 menggunakan anggaran daerah senilai Rp 356,5 miliar untuk program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project, di antaranya yaitu peningkatan kualitas Jalan Alternatif Sentul senilai Rp 32 miliar.

Penggunaan anggaran tersebut tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp 328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp 21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp 437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.

Ade mengatakan melalui program tersebut juga Kabupaten Bogor kini memiliki ikon baru, yakni Tugu Pancakarsa. Tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu ia yakini memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan di kawasan itu.