JAKARTA – Anggota DPD RI Dailami Firdaus mendorong Majelis Adat Betawi sebagai perwakilan masyarakat inti Jakarta untuk masuk kedalam Pasal di RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan Dailami saat Uji Publik UU Inisiatif DPD RI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (29/5/2023).

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” kata dia.

Dailami mengatakan, setelah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, maka ke depan kepentingan Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta harus juga menjadi prioritas.

“Banyak hal yang akan menjadi konsen kaum Betawi di Jakarta, mulai dari sistem pemerintahan, pembagian keuangan daerah, sampai pada bagaimana Majelis Adat Betawi menyatu sebagai satu kesatuan pemerintahan di Jakarta,” ucap Dailami

Menurutnya, revisi UU Daerah Khusus Jakarta ini menyangkut nasib masyarakat betawi sebagai masyarakat inti Jakarta kedepan.

“Oleh karena itu Revisi UU ini harus mengusung semangat disentralisasi asimentris untuk memaksimalkan potensi (Poleksosbud) Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi untuk menghadapi berbagai masalah Jakarta kedepan dan melindungi kearifan lokal,” jelas dia.

Jurnalis: Syahrudin

JAKARTA – Anggota DPD RI DKI Jakarta Dailami Firdaus kembali mencalonkan diri di pemilu legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang. Langkah ini dia ambil ditengah banyaknya tawaran menjadi caleg DPR RI.

“Memang benar tawaran dari partai politik, beberapa kali pernah ada. Tapi, saya lebih memilih untuk menjadi wakil daerah. Bukan mewakili partai. Dan, saya merasa lebih nyaman,”kata Bang Dai sapaan akrabnya usai mendaftarkan diri kembali untuk menjadi anggota DPD RI ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Dia mengaku dengan kapasitasnya sebagai senator, sama saja peranannya juga untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

“Saya ingin Jakarta bisa lebih maju dan bermartabat. Bahkan dalam melaksanakan tugas selama ini, ya dengan koridor humanis,” ucapnya kepada media.

Dailami Firdaus dengan didampingi tim suksesnya datang ke KPUD DKI untuk mendaftar kembali sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, Rabu (3/5/2023).

Kehadirannya diterima langsung petugas KPUD Provinsi DKI Jakarta. Tak lebih dari 30 menit, pemberkasan pendaftaraan Prof Dailami Firdaus sebagai Caleg DPD RI, rampung.

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini, Rabu 3 Mei 2023, saya berkesempatan mendaftarkan diri menjadi anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Bahkan pengajuan pendaftaran saya diterima dengan baik oleh KPUD DKI Jakarta di Jalan Kramat Raya ini dan jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Pegawainya ramah dan bekerja secara profesional,” pungkas dia. (*)

JAKARTA – Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Dailami Firdaus mempertanyakan rencana penonaktifan 194.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta.

Menurutnya, bila dasarnya adalah warga tidak berdomisili lagi di Jakarta maka harus tervalidasi secara benar dan cermat.

“Karena ketika NIK dinonaktifkan maka ini akan berpengaruh kepada seluruh hak daripada warga untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya,” kata Dailami dalam keterangannya, Jumat (5/5/2023).

Oleh karena itu, dia meminta kebijakan penonaktifan NIK harus dicermati kembali dan dievaluasi secara menyeluruh.

Dia lantas menanyakan urgensi dari kebijakan tersebut. Dimana bila permasalahannya adalah bertujuan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos bisa lebih tepat sasaran dan akurat, maka dia menilai solusinya tiidak perlu penonaktifkan.

“Tetapi cukup validasi kelayakan sebagai penerima atau tidak,” ucap dia.

Dia meminta hal ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi DKI Jakarta terutama dinas pendudukan dan catatan sipil. Apakah ini berlaku juga bagi ASN pemprov DKI Jakarta atau hanya untuk masyarakat saja.

“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan polemic baru dan membuat keresahan ditengah tengah masyarakat,” pungkas dia.

Jurnalis: Syahrudin