“DPR tidak melaksanakan, kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jumat (27/10/17) siang.

Politisi dari Partai Demokrat ini tak merinci BUMN mana yang akan membangun gedung baru, yang pasti dia menyebut total Rp 601 M yang masuk dalam anggaran DPR Rp 5,7 triliun diperuntukkan untuk penataan kawasan parlemen. 

“Ditetapkan Rp 601 M, anggaran itu penggunaannya tak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Itu merupakan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi dan manajemen dari perencanaan,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, segala hal mengenai pembangunan gedung baru tak lagi berada di tangan DPR. “Sehingga, nanti seluruhnya diserahkan ke Kementerian PUPR, dan nanti dari Kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada,” kata dia. 
Agus juga menyebut pembangunan gedung baru DPR butuh perhatian khusus dari masyarakat, ini agar tak terjadi penyelewengan dalam pembangunannya nanti. 

“Sama-sama kita awasi, supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui seluruh orang,” tegasnya. Anggaran gedung baru DPR ini banyak dikritik karena anggaran ini lolos tanpa dasar rekomendasi dari Kementerian PUPR. (Jones) 

Menurut sebagian anggota, ruang kerja anggota Dewan saat ini sudah tak layak. Saat gedung DPR dibangun, kapasitasnya diperuntukkan bagi 800 orang dengan jumlah anggota DPR 400 orang. Jumlah ini terus bertambah. Saat ini, ada 560 orang anggota DPR dan akan bertambah menjadi 575 orang untuk periode 2019-2024. Satu anggota DPR dibantu oleh dua orang tenaga ahli dan lima orang staf ahli.

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat menyebut pemerintah telah menyetujui anggaran proyek gedung baru DPR pada 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan persetujuan tersebut diambil pada 9 Oktober 2017 dalam rapat Panitia Kerja Pemerintah Pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Banggar meneruskan dari Komisi Hukum, dan disetujui penuh oleh pemerintah sesuai dengan nota keuangan,” kata Said kepada wartawan, Minggu (22/10/17) siang.

Kepada pihak-pihak yang sebelumnya menolak pembangunan Gedung DPR untuk melihat langsung kondisi gedung wakil rakyat, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbeda dengan lembaga lainnya, anggaran DPR dibahas lewat Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Jenderal. Karena itu, pembahasan awal dilakukan di Komisi Hukum sebagai mitra kerja Sekretariat Jenderal DPR. Said adalah Ketua Panitia Kerja Pemerintah Pusat untuk RAPBN 2018. Sedangkan dalam pembahasan 9 Oktober lalu, kata Said, pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Dalam pagu anggaran terbaru, DPR mendapat alokasi anggaran Rp 5,7 triliun pada 2018. Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru.

Selain untuk gedung, DPR mendapatkan sejumlah tambahan fasilitas. Dana kunjungan luar negeri, misalnya, naik 70 persen dari tahun ini menjadi Rp 343,5 miliar. Alokasi dana serap aspirasi juga berubah dari Rp 15 juta per kegiatan menjadi Rp 20 juta per kegiatan, sehingga diperlukan anggaran Rp 355,6 miliar. Sejumlah kalangan mempersoalkan tambahan anggaran untuk DPR ini lantaran kinerja wakil rakyat terutama dalam program legislasi terus merosot. (Jones)