Namun dari tahun ke tahun usai digelarnya HPN tidak ada esensi yang membanggakan ataupun kinerja dari Dewan Pers yang dirasakan oleh para Jurnalis untuk kesejahteraan maupun perlindungan bagi Insan Pers saat melakukan tugas Jurnalistiknya.

Untuk siapa Dewan Pers ada di Republik Indonesia ini? Hal tersebut sering menjadi pertanyaan para Jurnalis saat menghadapi kendala dalam melakukan tugas jurnalistiknya dilapangan.

Sebab, penganiayaan, Pengusiran, Penghadangan, bahkan hingga terjadi Pembunuhan dan kriminalisasi yang dialami oleh para Jurnalis di lapangan masih terjadi dan FPII tidak melihat tindakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap kejadian-kejadian itu. Dewan Pers dinilai hanya diam tutup mata dengan apa yang dialami oleh para pencari berita dilapangan.

Padahal tercantum dalam Bab V pasal 15 UU Pokok Pers, Nomor 40 Tahun 1999. yang berbunyi :

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers;

Menurut Ketua Presidium FPII, Kasihhati, dalam perjalannya Dewan Pers belum melakukan apa yang diamanatkan oleh UU PERS No. 40 tahun 1999 dalam pembinaan maupun kesejahteraan bahkan perlindungan bagi insan pers.

“Untuk apa HPN diadakan? apa hanya untuk menyampaikan pengumuman berapa banyak perusahan pers dan organisasi pers yang diakui di Indonesia? ” Kata Kasihhati kepada Waryawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

“Seharusnya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap memperingati Hari Pers Nasional yaitu apa yang tertuang dalam undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, bukan soal klaim mengklaim mana yang diakui mana yang tidak diakui.” tambah Perempuan yang akrab dipanggil Bunda ini.

Menurut Bunda, kalau hanya ini yang dikerjakan Dewan Pers sampai kapanpun keadaan Pers di Indonesia akan sulit maju dan berkembang. Pasal II undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut harus ditinjak lanjuti dalam bentuk tindakan nyata, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi jurnalis atau perusahaan Pers di Indonesia selama organiasi dan perusahaan Pers tersebut memenuhi legalitas yang sah yang diakui oleh negara.

Bunda Kasihhati mengkritisi anggaran untuk mengadakan HPN maupun anggaran-anggaran terkait pembinaan Wartawan.

“Berani tidak Dewan Pers membuka ke publik berapa besar anggaran yang di terima pertahun dan apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran tersebut”, tantang Kasihhati.

Terkait dengan Organisasi FPII yang dipimpinnya, Kasihhati tidak memperdulikan diakui atau tidak diakui oleh Dewan Pers. Kasihhati mengaku bangga dengan FPII yang mampu berdiri sendiri, dibandingkan dengan organisasi pers yang dibiayai dari anggaran negara tetapi program kerjanya tidak jelas, kasihhati sangat yakin ke depan FPII akan dapat membawa perubahan bagi masa depan Kebebasan Jurnalisme di Indonesia. Demikian FPII. (Team)

Dalam aksinya yang pertama, FPII mengangkat harkat dan martabat para jurnalis yang hingga kini kerap terintimidasi dan masih mendapat tindak kekerasan dalam bekerja. Ancaman dan aksi kekerasan masih menjadi persoalan krusial yang sering dialami para Jurnalis. Hal inilah yang menjadi tupoksi tumbuhkembangnya FPII dalam menjaga marwah kebebasan bagi Jurnalis melakukan kerja-kerja Pers sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Genap satu tahun kelahirannya, pada Selasa kemarin, 6 Februari 2018, FPII menggelar Hari Ulang Tahunnya dengan kesederhanaan yang dipusatkan di Kantor FPII Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Jawa Barat di Bekasi dalam suasana khitmad, Para Pengurus Pusat Presidium FPII menggelar tahlil dan doa tidak saja bagi masa depan FPII, namun juga tahlil dan doa mengenang pejuang-pejuang Pers yang telah membuktikan darah juangnya bagi kebebasan Pers di Indonesia.

Seminggu sebelum pelaksanaan HUT Pertama ini, FPII harus kehilangan salah satu Pionir dan ikon bagi Perkembangan dunia pers di Jawa Barat dan contoh terbaik bagi tumbuhkembang FPII sejak pertama dilahirkan. Ikon dan Pejuang tersebut adalah Merry Panjaitan, Ketua FPII Sekretariat Wilayah Provinsi Jawa Barat yang tiba-tiba berpulang ke sang Pencipta.

Merry merupakan salah satu Pemimpin Sekretariat Wilayah terbaik yang telah membangun hampir semua Pengurus Kordinator Wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan semangat juang yang sulit tergantikan. Merry adalah Ikon bagi Kebebasan Pers dalam tubuh FPII.

Dan Selasa, masih dalam keadaan berkabung, HUT pertama FPII digelar bersama mengenang Perjuangan Merry Panjaitan, Darwis Suhendar, Pepen, dan para pejuang pers lainnya

HUT ini juga menandakan geliat FPII dengan melaunching ID Card FPII yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dengan transaksi elektronik seperti pembayaran e-Tol, dan pembayaran lainnya.

Dihadiri langsung Presidium, Sekretaris Nasional, Para Deputi, Pengurus Sekretariat Wilayah Jawa Barat dan Pengurus Korwil Kabupaten/Kota Bekasi, HUT FPII Pertama diawali dengan serangkaian Doa dan Tahlil serta diakhiri dengan acara Tumpengan dan santap Ayam Bekakak.

Sejumlah Pengurus Pusat Presidium FPII yang hadir diantaranya Ketua Presidium Kasihhati, Seknas Wesly H Sihombing, Wkl Ketua Presidium Dean, Juri Bicara dan Kehumasan Presidium Edi Pilliang, Ketua Deputi Organisasi Noven Saputra, Ketua Deputi Kajian dan Analisa Hugeng Widodo, Ketua Deputi Jaringan, Ronny Marantika,M ,Heryadi,presidium, didampingi langsung oleh Sekretaris FPII Setwil Jabar, Jansen Matondang, Pembina FPII Setwil Jabar, Andre Yosua Manullang (AYM), pengurus Korwil Kota Bekasi, serta Anggota FPII lainnya, acara khitmad dan takjim mengawali semangat para Pejuang dan Ikonik Almarhumah Merry Panjaitan dan Almarhum Bang Darwis.

Acara ini juga dihadiri oleh Lembaga Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) dan tamu undangan lainnya.

Acara HUT FPII juga dilaksanakan sejumlah Pengurus Sekretariat Wilayah di sejumlah Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium FPII, Kasihhati meminta seluruh Pengurus dan Anggota FPII di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga marwah FPII, menjaga profesi kewartawanan dan tetap berdiri pada UU PERS No. 40 tahun 1999, tetap menjaga hati dan nurani pada kejujuran yang sesungguhnya.

Secara khusus, Kasihhati meminta untuk meneruskan perjuangan Almarhumah Merry Panjaitan dalam membesarkan FPII dan membela insan pers.

“Kita semua kehilangan. Seluruh Keluarga Besar FPII merasa kehilangan Ibu Merry, tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan terus-menerus. Tunjukkan perjuangan Ibu Merry tidak sia-sia, jalankan program-program yang telah dirancang Almarhumah,” Pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidum FPII memberikan Penghargaan ID CARD LIFE A CHIEFMAN kepada para pejuang FPII yang telah meninggal dunia, Merry Panjaitan (diwakili Sekretaris FPII Setwil Jabar), sementara Almarhum Darwis Sunandar (diwakili Pembina FPII Setwil Jabar). (Team)