Untuk diketahui, desil adalah sistem pengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang terbagi ke dalam 10 bagian, dimulai dari desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga desil 10 sebagai kelompok yang paling mampu.

Dikutip dari laman Amikom, penentuan desil bersumber dari DTSEN yang dikumpulkan melalui survei atau verifikasi langsung di lapangan. Pengelompokkan ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, penghasilan, aset, dan kualitas hunian.

Dalam penyaluran bansos, desil memiliki peran penting dalam menentukan kelompok prioritas penerima manfaat. Semakin rendah angka desil sebuah keluarga, maka semakin besar peluang dan prioritas mereka untuk mendapatkan berbagai program bansos pemerintah

Berikut pembagian desil masyarakat, dilansir dari Fahum Umsu:

Desil 1: Paling miskin (miskin ekstrem).
Desil 2: Miskin.
Desil 3: Hampir miskin.
Desil 4: Rentan miskin.
Desil 5: Mendekati kategori menengah.
Desil 6–10: Golongan menengah hingga keluarga mampu.

Berikut merupakan tata cara mengecek desil melalui aplikasi Cek Bansos atau website resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

1. Melalui aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu registrasi dengan menggunakan NIK KTP.
• Lakukan verifikasi dengan mengunggah foto KTP dan swafoto.
• Login dengan akun yang terdaftar, lalu klik menu “Profil” atau “Cek Bansos”.
• Secara otomatis sistem akan menampilkan informasi mengenai desil rumah tangga.

2. Melalui website Kemensos

• Kunjungi website resmi Kemensos melalui cekbansos.kemensos.go.id.
• Lengkapi alamat domisili dan data diri sesuai dengan KTP.
• Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.
• Klik menu “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi seputar status penerima, peringkat desil, jenis bansos, hingga periode penyaluran.

Apabila nama Anda tidak tercantum dalam daftar penerima bansos atau data desil tidak sesuai dengan fakta (misal Anda miskin, namun data menunjukkan desil 7), berikut cara untuk mengatasinya, dilansir dari laman Amikom:

Login ke aplikasi Cek Bansos, lalu pilih menu “Daftar Usulan”.

Lengkapi data diri serta unggah foto kondisi rumah. Foto tersebut menjadi bukti kondisi ekonomi Anda sesungguhnya.

Kirim usulan maka data Anda akan diverifikasi oleh dinas sosial setempat.

Mengecek desil penting dilakukan karena untuk memastikan data penerima bansos tetap aktif dan terbarui sehingga terhindar dari risiko kehilangan hak akibat adanya perubahan data. Dengan mengetahui posisi desil, Anda dapat memahami peluang perolehan bansos pemerintah.

Bantuan Tunai Langsung Sementara (BLTS). Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan, dipastikan ada 10 juta KPM yang dinilai layak untuk menerima bantuan dan ada 3,5 juta KPM yang dinilai tidak layak.

“Hasilnya perhari ini dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, ada 14 juta lebih yang telah dilakukan ground check, 10 juta lebih dinyatakan layak, dan 3,5 juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak,” kata Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau dikenal Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (30/10/2025).

Meski begitu, kata Gus Ipul, angka 3,5 KPM yang dinilai tak layak menerima bantuan akan kembali divalidasi dan diverifikasi ulang oleh BPS. Selanjutnya, apabila sudah divalidasi ulang, data dari BPS akan dijadikan pedoman bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan.

“Ini tetap akan dilakukan verifikasi validasi oleh BPS,” ujar dia.

Di lokasi yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya bakal melakukan validasi ulang sekaligus menambahkan data KPM terbaru untuk menggantikan data 3,5 juta KPM yang sudah dinilai tak layak.

“Akan kami kemudian lihat kembali karena ini (angka 3,5 juta KPM) adalah sebagai data yang inclusion error. Artinya orang-orang yang masuk di dalam 3,5 juta itu adalah yang sudah sebenarnya memang tidak layak untuk menerima bantuan,” papar dia.

Diharapkan, melalui validasi yang dilakukan secara berulang, para penerima manfaat benar-benar adalah warga yang memang membutuhkan dan sesuai dengan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Oleh sebab itulah, kami di BPS pun terus melakukan pemutahiran terhadap DTSEN secara terus-menerus tanpa henti dan setiap triwulan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Perekonomian menyalurkan BLTS kepada 35 juta lebih KPM yang ada di Desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam proses penyaluran bantuan, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemutakhiran data.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang.

“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bantuan yang lebih tepat.

Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” jelas Gus Ipul.

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” kata dia.

Mensos juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.

Amalia juga menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.

“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkas dia.

Daftar nama penerima ditentukan melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran dan belum tahu tercatat sebagai penerima atau bukan, bisa melakukan pengecekan online.

Berikut ini tata cara cek bansos Kemensos untuk bulan Oktober 2024 meliputi bantuan BPNT dan program lainnya.

Dilansir laman Indonesiabaik Kominfo, Kemensos menyiapkan empat program bantuan untuk tahun 2024. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), bansos beras 10 kg, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Pengecek dilakukan secara online melalui laman cekbansos.kemensos.go,id dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Buka situs Cek Bansos Kemensos

2. Isi kolom yang diminta:

– Provinsi
– Kab/kota
– Kecamatan
– Desa

3. Isi kolom Penerima Manfaat sesuai KTP

4. Masukkan kode pada kolom yang disediakan

5. Klik “Cari Data”

Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama PM sesuai wilayah yang diinput. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan pada saat mengisi kolom yang diminta.

Menindaklanjuti hal ini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyambangi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membahas pembangunan dan penguatan GovTech sekaligus mengkonsolidasikan integrasi layanan Kemensos ke dalam Portal Layanan Digital Nasional.

“Kita bertemu dengan Bu Mensos membahas terkait layanan yang terintegrasi di Kemensos karena bantuan sosial menjadi salah satu layanan prioritas awal yang masuk ke dalam Portal Nasional sebagaimana amanat Perpres 82/2023,” ujar Menteri Anas saat rapat pembahasan Portal Nasional di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/1/2023).

Kementerian Sosial diketahui telah memiliki Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Anas menilai Kemensos telah memiliki sistem informasi yang sudah siap dan mumpuni untuk bisa diintegrasikan ke dalam Portal Nasional.

“Saya berterima kasih sudah ditunjukkan bahwa sistem di Kemensos sudah advanced. Ini tinggal interoperabilitaskan ke dalam satu Portal Nasional,” jelasnya.

Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah ditetapkan pada Desember 2023. Di dalamnya terdapat regulasi soal hadirnya GovTech atau tim pengelola digital yang akan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan “whole of government”.

Anas mengungkapkan kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. GovTech hadir untuk mendukung kementerian/lembaga penanggung jawab layanan, dengan tidak mengambil alih pengelolaan layanan, aplikasi dan data.

Anas menekankan K/L tetap memiliki wewenang, kontrol, kendali, dan tanggung jawab terhadap aplikasi, data dan informasi, serta layanan yang masuk dalam lingkup penugasan.

“Keberadaan GovTech untuk membantu. GovTech tidak akan mengambil data, data tetap dikontrol kementerian/lembaga. Itu adalah prinsip nomor satu, karena GovTech tidak punya kendali atas data,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan dukungannya atas hadirnya Portal Nasional untuk meningkatkan secara signifikan kualitas layanan pemerintah yang berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric) khususnya di bidang sosial.

“Saya akan bangga kalau (portal Kemensos) dipakai di Portal Nasional. Kemensos siap dan akan mendukung Portal Nasional untuk kemudahan layanan,” pungkas Risma.

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Penegasan itu disampaikan setelah KPK menggelar giat penggeledahan di kantor Kementerian Sosial atau Kemensos, Selasa (23/5/2023).

“Pada saatnya nanti kami pasti akan sampaikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasal yang diterapkan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dikutip Rabu (24/5/2023).

Ali mengungkapkan, giat penggeledahan di Kemensos kali ini merupakan upaya KPK untuk mencari bukti-bukti dalam proses penyidikan. Penyidikan dimaksud terkait dengan kasus korupsi bansos.

“Dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos berupa beras untuk program keluarga harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos,” tutur Ali.

Hanya saja, Ali belum menerangkan lebih lanjut soal temuan apa saja yang berhasil diperoleh KPK dari penggeledahan tersebut. Dia hanya memastikan, KPK akan selalu mengabarkan perkembangan kasus ini ke publik.

“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali.

KPK memutuskan untuk menggelar penyidikan terkait korupsi bansos di Kemensos. Kasus ini sebelumnya telah melalui tahap penyelidikan.

“KPK mulai penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kemensos RI,” ujar Ali Fikri.

Terkini, salah satu tersangka dalam kasus dimaksud adalah mantan Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo. KPK belum mengungkapkan lebih lanjut soal uraian perbuatan para tersangka serta pasal yang disangkakan kepada mereka. Hanya saja, Ali menegaskan pihaknya segera membeberkan hal tersebut ke publik.

“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” tutur Ali.

Jurnalis: Dewo

JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan pihaknya tidak memiliki alokasi anggaran untuk santunan bagi keluarga dan pasien Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).

RIsma menyampaikan ini dalam surat S-256/MS/BS.00/3/2023 yang sifatnya penting kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Surat tertanggal 25 Maret 2023 ini merupakan respons atas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: B.40/MENKO/PMK/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Pemberian Bantuan atau Santunan kepada Pasien Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial tidak ada alokasi anggaran terkait santunan, penanganan keringanan biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan para pasien dan keluarga, dikarenakan anggaran Kementerian Sosial untuk penanganan permasalahan sosial mengalami penurunan sebesar Rp 300 miliar,” tulis Risma dalam surat tersebut.

Surat ini ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah bakal memberi santunan kepada anak korban kasus GGAPA.

“Kita sudah meminta ada santunan. Nah, sekarang Pak Menko yang akan membantu mengkoordinasikan dengan kementerian lain karena wewenangnya ada di sana,” kata Budi kepada wartawan usai acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Budi menuturkan terdapat dua skema pemberian santunan untuk korban yang sakit dan meninggal dunia. “Jadi ada dua, kalau yang terkena penyakit (GGAPA), obatnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kita bayarin premi. Dan untuk yang meninggal, ada santunan,” tandas Budi.

JAKARTA – Polisi memanggil pihak JNE untuk klarifikasi temuan beras bansos  dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

“Hari ini baru akan kita klarifikasi resmi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (1/8/2022).

Sebelumnya polisi telah meminta konfirmasi kepada JNE terkait beras berkarung-karung yang ditimbun itu.

“Dari konfirmasi di lapangan, JNE mengakui yang nimbun memang JNE,” ucap dia.

Sementara, pihak Polres Metro Depok juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Depok terkait temuan beras ditimbun tersebut. Dari hasil koordinasi, Dinsos Depok tidak pernah bekerja sama dengan JNE untuk penyaluran bansos.

“Hasil kordinasi dengan Dinsos Kota Depok bahwa Dinsos Kota Depok tidak pernah menggunakan jasa JNE untuk pengiriman bahan sembako untuk wilayah Kota Depok. Untuk pengiriman beras yang menggunakan jasa JNE adalah Kemensos RI kerja sama dengan BULOG,” jelas Zulpan.

Dia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut terkait temuan beras ditimbun di Depok ini. Polisi akan memintai keterangan pihak-pihak terkait untuk menyelidikinya.

Sebelumnya, polisi telah memintai keterangan Rudi Samin, pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk parkir mobil JNE. Rudi Samin awalnya mendapatkan informasi terkait beras bansos yang ditimbun itu dari pria inisial S.

“Saudara S adalah mantan karyawan JNE yang telah dikeluarkan oleh JNE terkait dengan tindak pidana,” ungkap Zulpan.

JNE Klaim Tak Langgar Aturan

Pihak JNE buka suara terkait temuan berkarung-karung beras bantuan sosial (bansos) di tanah lapang wilayah Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Beras yang dikubur disebut sudah sesuai dengan prosedur.

Dijelaskan VP of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi temuan beras bansos di Depok merupakan barang rusak. Disebut Eri tak ada pelanggaran di sana.

“Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak,” papar Eri dalam keterangan resminya, Minggu (31/7/2022).

Eri mengatakan tindakan itu sudah sesuai perjanjian antara kedua pihak. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengikuti hukum yang berlaku apabila diperlukan.

“Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak. JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan,” pungkas dia.

JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma menyebut kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu. Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu biasa. Jadi memang begitu. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma kepada wartawan, di Kantor Kemensosn, Jumat (3/6/2022).

Risma mengaku jika temuan itu adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. Risma meyakini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar risma.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp 5,5 triliun disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Diketahui dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Achsanul mengatakan Kementerian Sosial mengalami masalah pembaruan data.

Banyak daerah, ujar dia, yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. BPK pun meminta Kementerian Sosial memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebanyak dua juta buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Desember 2021. Langkah ini ditempuh karena pemerintah hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen.

Said mengatakan, KSPI sudah menggelar rapat dengan 60 serikat buruh tingkat nasional. Keputusannya adalah melakukan mogok produksi secara nasional pada Desember mendatang.

“60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi. Ini akan diikuti 2 juta buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja,” kata Said dalam keterangan resminya, Selasa (16/11/2021).

Dia menjelaskan, mogok nasional ini akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Tapi, tanggal pelaksanaannya belum disepakati antara serikat buruh. Untuk sementara, direncanakan aksi mogok nasional digelar pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021.

Said menambahkan, sebelum aksi mogok nasional, terdapat sejumlah aksi pendahuluan. Mulai hari ini, Rabu (17/11/2021), buruh-buruh di daerah akan menggelar demonstrasi di kantor pemerintah daerah dan DPRD setempat.

lalu, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara, kantor Kemenaker, dan gedung DPR RI. Selanjutnya, buruh-buruh di daerah mulai melakukan mogok kerja secara bergelombang.

Sebagai puncaknya, akan digelar mogok nasional pada 6-8 Desember. “Mogok nasional karena kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Tenaga Kerja, dan permufakatan jahat para menteri yang menyusun PP 36,” ujar Said.

Ditegaskan Said, aksi unjuk rasa maupun aksi mogok nasional adalah sesuatu yang legal. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan Kepolisian dalam pelaksanaan semua aksi tersebut.

KSPI diketahui menolak keras formula penetapan Upah Minimum Provinsi 2022, yang hanya menaikkan UMP sebesar 1,09 persen. Bagi KSPI, kebijakan upah murah ini jauh lebih buruk dibanding yang terjadi pada rezim Orde Baru-nya Soeharto.

“Soeharto aja enggak melakukan ini di Orde Baru. Jahat sekali, jahat sekali para menteri ini,” katanya.

Sebelumnya, Kemenaker telah melakukan perhitungan kenaikan UMP 2022. Besaran UMP 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni Rp 4.453.724. Sedangkan UMP terendah adalah Jawa Tengah dengan besaran Rp 1.813.011.

Secara rata-rata nasional, UMP 2022 naik hanya sebesar 1,09 persen. Padahal, kelompok buruh menuntut kenaikan UMP 7-10 persen.

Sebagai perbandingan, dalam lima tahun terakhir, Upah Minimum selalu naik di atas 3 persen. Periode 2017 – 2020, Upah Minimum selalu naik di angka 8 persen lebih. Sedangkan pada 2021, tepat ketika pandemi Covid-19 sedang menggila, Upah Minimum naik 3 persen lebih.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sebanyak 24,7 keluarga akan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022 karena ada penambahan 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan daerah.

“Insya Allah sudah sepengetahuan Ibu Menkeu, sudah ditotal bahwa yang BPNT itu bukan hanya 18,8 juta KPM namun ada penambahan 5,9 juta KPM usulan daerah,” kata Mensos Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (25/8/2021)

Mensos dalam rapat dengan Agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 mengatakan, pagu anggaran tambahan yang diajukan untuk Program Sembako/BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran Rp14,1 triliun.

Sebelumnya pada 2021, jumlah KPM Program Sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan.

Kemensos juga mengajukan anggaran tambahan untuk Program Atensi Anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar Rp11,1 triliun lebih.

Kementerian Sosial memperoleh pagu anggaran sebesar Rp78,2 triliun untuk tahun anggaran 2022 yang turun 26,79 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp106 triliun.

“Kalau kita bandingkan pada tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran 2022, memang terjadi penurunan kurang lebih 26,79 persen. Semula adalah Rp106 triliun kemudian pagu anggaran tahun 2022 Rp78,2 triliun,” kata Risma.

Lebih lanjut Risma menjelaskan, rincian pagu anggaran 2022 untuk masing-masing satuan kerja yaitu Sekretariat Jenderal lebih dari Rp386 miliar, Inspektorat Jenderal Rp36 miliar lebih, Direktorat Pemberdayaan Sosial Rp413 miliar lebih, Direktorat Rehabilitasi Sosial Rp1,09 triliun lebih, Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30,6 triliun lebih, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Rp45,4 triliun lebih dan Badiklit Pensos sebesar Rp305 miliar lebih.

Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp76,9 triliun lebih untuk program prioritas nasional dan Rp1,2 triliun lebih untuk program nonprioritas nasional.

Dirincikan, untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun lebih dengan target 10 juta KPM dan Rp45,1 triliun lebih untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.

Anggota Komisi VIII yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rapat tersebut menyayangkan penurunan pagu anggaran 2022.

“Saya lihat anggaran turunnya luar biasa tahun kemarin dengan tahun ini, namun mestinya nanti ada diposkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Muhammad Ali Ridho dari Fraksi Partai Golkar.

Begitu pula dengan MF Nurhuda Yusro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyayangkan penurunan anggaran Kemensos di saat pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan.

“Kami menyesal dengan keputusan ini. Kemensos ini menjadi koor untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Nurhuda.

Namun semuanya menyatakan paham dengan usulan pagu anggaran 2022 dari Kemensos bahkan mendukung adanya anggaran tambahan terutama untuk penanganan anak yatim.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto tersebut mereka juga meminta Kemensos untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Komisi VIII antara lain mendukung pengalihan dan dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi Tahun 2022 untuk mendukung program prioritas .

Selain itu juga meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat dan penyaluran program rumah tidak layak huni harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.

BOGOR – PT Pos Indonesia yang menugaskan Rudi Afriandi untuk mendistribusikan bantuan Sembako Beras dari Kementerian Sosial sejumlah 820 Data Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Karang Asam Barat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dilakukan, untuk meringankan beban warga Kelurahan Karang Asam Barat yang dipimpin oleh Lurah Wahyudi berjalan dengan Kondusif Dan Taat Prokes Covid-19, Sabtu (7/8/2021).

Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Sembako Beras di fasilitasi oleh Kelurahan Karang Asam Barat melalui Kasie Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (PKM).

“Untuk pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sembako Beras tahap awal Program Keluarga Harapan (PKH) Kami mengundang dari 70 RT dan 11 RW lewat grup warga masyarakat Kelurahan Karang Asam Barat untuk mengambil bantuan sembako beras 10 Kg sesuai data undangannya,” jelas Yudia saat ditemui diruang kerjanya.

Masih Lanjut Yudia, Ia Mengatakan pihak kelurahan membatasi untuk Pendistribusian Bansos Beras PKH di tahap awal ke warga pada hari Ini Hanya Jumlah 158 Data PKH.

“Berhubungan besok ada kegiatan 1000 vaksinasi tahap dua, Setelah selesai kegiatan vaksin, kami baru lanjutkan pendistribusian bantuan Beras ke Warga PKH,” tuturnya.

Salah seorang warga PKH, EL (38Thn) punya anak satu tinggal di RT 08, nengucapkan banyak terimakasih bantuan Sembako Beras 10 Kg dari Pemerintah Karang Asam Barat.

“Alhamdulillah sudah meringankan beban kami,” terang EL ke IndonesiaParlemen.Com.

Ditempat Terpisah, Pelda Budi Yana Selaku Babinsa Kelurahan Karang Asam Barat yang selalu siaga. Ia menegaskan ke Warga PKH, agar bisa menjaga prokes Covid-19.

“Yakni mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun karna di kelurahan sudah cukup steril,” tegasnya.

Reporter: Elis/Hery

Editor: Angie

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, data ganda penerima bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemsos).

“Memang terjadi data ganda, data yang beras, yang kami terima, dengan data kami dobel, ganda dan itu sedang dipadankan. Insyaallah dalam beberapa waktu selesai,” kata Riza di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Riza menyampaikan, saat ini memang terjadi masalah dalam data penerima bantuan sosial antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemsos sekitar lima persen.

“Tahun ini memang karena kemarin ada bantuan sosial tunai, ada data bantuan beras yang 10 kilogram dari Kemsos, dari kita dan dari Bulog, nah ini perlu dipadankan,” katanya.

Datanya masing-masing ada perbedaan sekitar lima persen. “Ini sedang diselesaikan sebaik mungkin, Insyaallah tidak ada masalah,” katanya.

Riza menyampaikan, pemadanan tersebut akan cepat diselesaikan karena penting dalam distribusi bantuan untuk mencegah adanya penerima ganda.

Selama proses pemadanan, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan Kemsos dan dia juga memastikan tidak menghambat proses pendistribusian bantuan.

“Diselesaikan dulu yang ganda, dicek kembali, selama ini tidak ada masalah. Tahun lalu tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemsos, tidak ada masalah terkait pendataan,” kata Riza.

Sementara, Dinas Sosial DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial berupa beras kepada 907.636 keluarga sejak 29 Juli 2021 dan pendistribusian akan berakhir 17 Agustus.

Dalam bantuan ini juga masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kilogram beras premium.

“Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras jenis premium,” kata Kepala Dinas Sosial, Premi Lasari, Rabu (28/7/2021).

Premi mengatakan, sedianya jumlah penerima manfaat bantuan sosial nontunai di Jakarta berjumlah 1.007.379 keluarga. Namun sebanyak 99.743 keluarga belum dapat diberikan bantuan karena adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos nontunai dari Kemsos.

Dinas Sosial telah memiliki data By Name By Address (BNBA) keluarga penerima manfaat (KPM) bansos beras ini, yang disampaikan kepada penyedia, yaitu Pasar Jaya dan Food Station untuk disalurkan pada lokasi RW.

Setelah itu, kata Premi, RW akan kembali melakukan pengecekan jumlah dan kondisi paket. Lalu menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima (BAPST) dan disalurkan kepada KPM sesuai BNBA.

Penyaluran beras dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sampai tingkat RT dan RW. Selanjutnya disalurkan sampai kepada KPM oleh perangkat RT dan RW.

Sebelum hari penyaluran, perangkat RT dan RW juga telah diinfokan daftar nama penerima bantuan beras.

Untuk itu perangkat RT dan RW diharapkan dapat menghubungi KPM yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras.

“Apabila KPM susah dihubungi, maka perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras kepada Perumda Pasar Jaya/ PT Food Station Tjipinang Jaya,” katanya.

BSNT disalurkan kepada masyarakat yang berada di 5 wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu sebanyak 907.616 keluarga. Jakarta Pusat sebanyak 50.526 keluarga, Jakarta Utara (181.367) dan Jakarta Barat (73.948).

Jakarta Selatan sebanyak 142.029 keluarga, Jakarta Timur (457.250), dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 keluarga.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021.

Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian terkait, untuk meningkatkan upaya mengurangi dampak pandemi, di antaranya dengan penyaluran bantuan sosial.

Atas arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran telah bergerak cepat. Mensos memutuskan penambahan bantuan sosial eksisting dan bantuan pangan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Mensos Risma dan jajaran juga secara intensif turun dan mengecek langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkaah strategis. Pertama , melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos Risma dalam acara jumpa pers di Istana Negara (26/7/2021).

Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai.

Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.

Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

“Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” kata Mensos.

Untuk meringkankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibukota provinsi.

BANDUNG – Kemarahan Menteri Sosial Tri Rismaharini pecah data mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Risma marah saat meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

Selain karena kekurangan peralatan memasak, dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel tersebut yang memicu kemarahan Risma.

Risma lantas mengumpulkan semua pegawai Balai Wyata Guna di lapangan.

“Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol,” ucap Risma dengan suara keras.

Politisi PDIP ini juga meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC.

“Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman-teman kayak priyayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priyayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian,” pinta Risma.

Risma mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka,” Katanya.