Iapun tidak terima disebut telah menitipkan anggaran itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Hal itu menyikapi pernyataan Ketua Fraksi Parta Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, pekan lalu tentang usulan renovasi kolam tersebut datang dari salah satu fraksi.

“Jelas Pras lagi saya meminta agar TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sekali lagi itu tolong dicoret Rp620 juta. Karena saya enggak merasa perintahkan untuk renovasi kolam tersebut dan apa yg di tuduhkan ke saya itu tidak benar,” jelas Prasetyo saat rapat Badan Anggaran, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 27 November 2017.

Pras, begitu ia disapa, meminta kepada pemerintah maupun dewan agar menunjukkan siapa pengusul anggaran itu bisa muncul dalam RAPBD 2018. Selain soal kolam, anggaran lain yang dianggap pemborosan, juga diminta untuk dievaluasi bila tidak jelas peruntukkannya.

Pras pun menjelaskan kepada seluruh yang ada di ruangan ini agar pengusul kolam itu agar berkoordinasi dengan dirinya sebagai pimpinan di sini. “Saya jelaskan, di sini matahari (hanya) satu, Ketua DPRD DKI (adalah) saya. Jangan sampai ini digoreng-goreng media bahwa seakan-akan saya yang mengusulkan,” jelasnya. 

Prasetyo merasa aneh, perawatan kolam ikan halaman DPRD yang selama ini dibiayai dari uang pribadinya justru kali ini malah mendapat fitnah. Dalam hal ini dia meminta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati, untuk mencoret biaya renovasi kolam ikan tersebut. “Yang kasih makan ikan saya sendiri, merawat sendiri, tapi sudah yang fitnah yang mengarah ke saya,” ujarnya. (navis)

Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD, termasuk Badan Anggaran (Banggar), terbuka terhadap setiap kritikan dan masukan dari publik. Tidak terkecuali dari warga Jakarta itu sendiri terhadap RAPBD DKI 2018.

“Masyarakat kritisi RAPBD DKI 2018, ini kan anggaran rakyat juga yang digunakan untuk kepentingan warga Jakarta,” kata Prasetio kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/17) siang.

Politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi pembelian lahan untuk program pengendalian banjir sebesar Rp798,1 miliar. Pengadaan lahan itu hanya berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Padahal seharusnya, pembelian lahan itu merata di semua wilayah DKI Jakarta, mengingat banjir masih terjadi di lima wilayah DKI Jakarta.

“Jangan beli lahan di Jakarta Timur saja dong, semua wilayah. Kok Timur dan Utara saja, ada apa nih dengan Timur dan Utara. Ini barang banyak yang disana semua, cobalah dipindahkan,” ujar pria akrab dipanggil Pras ini.

Menurutnya, selagi RAPBD DKI 2018 masih dalam tahap pembahasan, masih ada peluang untuk disempurnakan. Artinya, RAPBD DKI 2018 masih terus berkembang, bisa saja berubah dalam nilai maupun pos anggaran. Dengan kata lain nilainya pun bisa berubah, baik itu berkurang maupun bertambah sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Terbuka dengan segala kritikan dan masukan publik, termasuk media. Kami selalu terbuka dalam setiap pembahasan anggaran yang sudah saya inisiasi sejak saya menjadi Ketua DPRD DKI,” jelasnya.

Dia juga mengkritisi anggaran rehabilitasi kolam ikan DPRD DKI yang mencapai Rp620 juta. Padahal anggaran ini pernah diusulkan dalam tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp579 juta, namun selalu dihapuskan karena dinilai besaran anggaran terlalu besar untuk memberbaiki sebuah kolam yang kecil.

Ternyata anggaran itu muncul lagi saat pembahasan RAPBD DKI 2018, dengan nilai mencapai Rp 620 juta. Anggaran ini digunakan untuk merombak kolam berukuran sekitar 8×4 meter. Dia meminta agar anggaran tersebut dikoreksi. “Jangan sefantastis itu lah,” katanya.

Banyak lagi anggaran yang nilainya cukup fantastis dalam RAPBD DKI 2018, seperti anggaran untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TUPP) yang dialokasikan dalam dua nomenklatur anggaran di RAPBD DKI 2018.

Jumlah anggaran untuk TGUPP ini naik drastis. Sebelum melalui pembahasan, nilai anggaran hanya Rp 2,3 miliar. Namun setelah pembahasan, angggarannya mencapai Rp 28 miliar.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) pun menyelipkan anggaran pembuatan papan nama sekolah dan pemagaran dua lokasi aset tanah dengan harga fantastis. Dari situs apbd.jakarta.go.id, total yang diminta Disdik DKI di ketiga kegiatan itu sebesar Rp 1,6 milliar. Sebanyak Rp 887,1 juta untuk pembuatan papan nama sekolah. Tapi dalam nomenklatur tak disebutkan ada berapa sekolah yang akan dibuatkan papan nama.

Berikutnya Rp 452,4 juta digunakan untuk pemagaran tanah aset Disdik DKI di Jalan Kemenyan, Jakarta Selatan. Lainnya sebesar Rp 311 juta untuk pemagaran tanah aset Disdik DKI di Depan SMPN 162, Jakarta Utara.

Total RAPBD DKI Jakarta 2018 itu sekitar Rp77 triliun. Selama masih dalam tahap pembahasan, Prasetyo menyebut RAPBD DKI terbuka terhadap  kritikan dan masukan dari publik. (Jones)